Serial Mata Kuliah Birokrasi Politik 2023

 Bagian 1

Sosio Historis Konsep Birokrasi I Max Weber

Benarkah birokrasi itu ribet dan berbelit? Untuk memahami gagasan Weber tentang birokrasi, perlu dimulai dengan kerangka sosiologi politiknya yang ditemukan pada konsep birokrasi. Weber merasa bahwa semua kekuasaan membutuhkankepercayaan pada legitimasinya jika ingin menjadi stabil.Video ini membedah secara kompehensif pemikiran Max Weber mengenai birokrasi.


Bagian 2

Dikotomi Adminsitrasi Politik Netralitas

Mengapa ASN harus netral? Sampai saat ini, pengabaian dikotomi secara luas belum menghasilkan pengabaian nilai netralitas politik yang sama luasnya, apalagi dukungan terhadap kebalikan logisnya: keberpihakan politik para administrator. Bahkan para pengkritik dikotomi tersebut tampaknya menghargai netralitas politik sebagai kualitas penting pegawai negeri. Video ini membahas dikotomi administrasi politik netralitas. Silahkan dikaji dua permasalahan ini: 1.Apa yang dimaksud dengan netralitas politik dan contoh-contohnya? 2.Bagaimana dengan keterlibatan para birokrat dalam isu-isu politik?


Bagian 3

Tipe Ideal Birokrasi

Asumsi Weber tentang transformasi historis birokrasi karismatik menjadi birokrasi demokratis berasal dari asumsi yang bahkan lebih mendasar di pihak Weber bahwa kehidupan historis menunjukkan rasionalitas yang berkembang dimana ada kekecewaan dunia atas birokrasi. Kita bisa memeriksa Kembali ada tidaknya indikator atau parameter birokrasi kharismatis dalam tipe ideal birokrasi legal rasional.



Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Siti Aminah: Child abuse and neglect in orphanages in EAST JAVA Province (Study on forms of child abuse, anticipatory efforts developed children and the role of the orphanage)

Image
Dr. Siti Aminah MA. is one of the teaching staff at the Department of Politics, FISIP, Universitas Airlangga. This doctoral graduate from the University of Indonesia teaches courses on city politics, political elites, gender and politics, politics and local government. He also wrote books entitled "State Power in the Local Politics" and "Introduction to Qualitative Research Methods in Political Science". Photographer by Natali @Payaman The research study conducted by Sutinah and  Siti Aminah raised the topic of children, namely "Child abuse and neglect in orphanages in EAST JAVA Province (Study on forms of child abuse, anticipatory efforts developed children and the role of the orphanage)". The research examines the forms of violence and neglect experienced by children living in orphanages in East Java Province, the efforts made by children in orphanages in dealing with the acts of violence they experience, and the role of orphanages or Child Welfare Insti...
Read more

Serial Mata Kuliah Metode Perbandingan Politik 2023

Image
Bagian 1  Memahami Metode Perbandingan Politik Metode perbandingan itu umumnya digunakan untuk mempelajari fenomena sosial dan politik, harus ada sesuatu tentang perbandingan sebagai metode. Di dalam Ilmu Fisika perbandingan dapat dilakukan di laboratorium dalam kondisi yang dikontrol dengan hati-hati, sementara dalam Ilmu Sosial untuk meniru kondisi laboratorium sangat tidak mungkin dilakukan. Jadi metode komparatif itu metode ilmiah. Giovanni Sartori memberi tahu kita bahwa dalam metode komparatif ada fungsi kontrol atau sistem pemeriksaan pada variabel, yang merupakan bagian integral dari penelitian ilmiah. Bagian penting dari eksperimen laboratorium, dapat dicapai dalam ilmu sosial hanya melalui perbandingan Bagian 2 Apakah metode perbandingan itu ilmiah ? Metode komparatif sebagai salah satu metode ilmiah dasar. Karena itu, ruang lingkupnya lebih sempit daripada apa yang ada dalam pikiran Harold D. Lasswell ketika dia berpendapat bahwa bagi siapa pun yang menerapkan pendekat...
Read more

The politics of spatial planning in the city of Surabaya-Indonesia

Image
The politics of spatial planning in the city of Surabaya is still far from the spirit of spatial planning as formulated in Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning, especially paragraph 5 of Article 28, which states that urban spatial planning includes; (a) plans for the provision and utilization of green open space; (b) plan for the provision and utilization of non-green open space; and (c) plans for the provision and utilization of infrastructure and facilities for pedestrian networks, public transportation, informal sector activities, and disaster evacuation rooms, which are needed to carry out the function of the city area as a center for socio-economic services and a center for regional growth. That means, spatial planning has not been fully oriented to the interests of sustainable development. Courtesy of Freepick.com There are problems faced by stakeholders in an area/region. Each region has complex problems related to spatial planning. Every stakeholder has an interest...
Read more